SAMBUTAN KONFERCAB PMII JEPARA 2014 TERIMAKASIH SAHABAT PMII JEPARA

ASSLAMUALIKUM WR.WB 

KEPADA YTH.:

1. BAPAK BUPATI JEPARA 

2. PKC.PMII JAWA TENGAH 

3. IKA PMII JEPARA 

4. SELURUH PANITIA DAN PENGURUS CABANG PMII JEPARA 

5. KETUA KOMISARIAT SULTAN HADIRIN,  

6. RAYON, TARBIYAH, SYARIAH, DAKWAH, EKONOMI, SAIND TEX

7. TAMU UNDANGAN  

Pergerakan mahsiswa islam Indonesia adalah irganiosasi independen dan kaderisasi yang berda di berbagai tingkatatan mulai dari pb.pmii, pkc.pmiipc.pmii.komisariat, rayon, pengurus cabang pmii jepara mempunyai 1 komisariat dan 2 bso 5 rayon yang berasal dari kampus unisnu jepara, 

Halqoh akbar dan kongres pmii yang ke xvi kali ini mengangkat tema “peran pmii dalam mengawal kepemimpinan nasional ” dengan hal tersebut maka pmii sebagai organisasi mahsiswa yang tidak pernah lepas dalam mengawal isu-isu nasional maupun  kebijakan daerah yang hari ini masih jauh dari cita-cita untuk mensejahtrakan rakyat.

Dalam haloqoh dan seminar nasional kali ini kami mengajak semua pihak bersama-sama untuk ikut serta berfikir dalam mengawal kepimpinan nasional maup[un daerah, jepara adalah kota yang berkembang dan pengekspor mebel tapi rakyatnya masih banyak yang miskin ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama. Pembangunan yang belum maksimal atau belum merata ini juga menjadi tangung jawab kita bersama, 

Maka dari itu kami mengajak kepada seluruh kader pmii untuk berperan aktif dalam mengawal berbagai persoalan dan kebijakan yang ada sehingga akan tercipta keadilan dan kesejahtraan rakyat. 

Kami sampaikan trimakasih Allah s.w.t dan kepada semua pihak yang tidak kami sebut satu persatu  yang telah membantu selama satu preode pengurusan. Dan ucapan permohonan maaf kepada seluruh pihak jika dalam satu priode kami ada kesalahan. Karna kami bukan manusia yang sempurna pasti punya salah.   

APBD Jepara 2014 ditargetkan 1,382 triliun

Sesuai penetapan anggaran tersebut, APBDKabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014 ditargetkan  melakukan belanja sebesar Rp. 1,502 triliun. Sementara pendapatan daerah yang dihimpun sepanjang tahun 2014, ditargetkan mencapai Rp.1,382 triliun sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp 120 miliar. Menurut, Aris Isnandar defisit ini akanditutup dari surplus pembiayaan.

Perincian Dana perimbangan dari pusat masih menjadi andalan pendapatan daerah. Dari total

pendapatan Rp. 1,382 triliun, dana perimbangan akan berkontribusi sebesar Rp. 1,013 triliun. Pundi pendapatan lainnya diharapkan dipasok dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 137,5 miliar, serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah ,sejumlah Rp 231,75 miliar.

Sedangkan belanja daerah senilai Rp 1,502 tersebut, digunakan untuk belanja tidak langsung sebesar Rp 876,9 miliar, serta belanja langsung sebesar Rp. 625,3 miliar. "Kita akan segera kirimkan APBD Tahun Anggaran 2014 ini kepada gubernur agar segera dievaluasi, dan kita harapkan bisa dilaksanakan tepat waktu," kata Bupati Ahmad Marzuqi menanggapi penetapan APBD Tahun Anggaran 2014. Dihitung sejak paripurna penetapan ini, masih ada waktu tiga

minggu sebelum tahun 2014.

Dalam rapat paripurna kemarin Badan Anggaran DPRD Kabupaten Jepara memberikan 16 saran kepada Bupati Jepara menjelang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014.

"Bupati Jepara agar memilih konsultan perencana dan pengawas yang qualified," kata Wakil Ketua Banggar, Aris Isnandar saat membacakan salah satu saran Banggar pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Rancangan Perda APBD Kabupaten Jepara Tahun Anggaran 2014 di Ruang Graha Paripurna DPRD, Selasa (10/12) sore.

Rapat Paripurna dipimpin Ketua DPRD Yuli Nugroho, bersama tiga Wakil Ketua, Subangun, Aris Isnandar, dan Japar. Hadir, Bupati Jepara Ahmad Marzuqi, Wakil Bupati Subroto, Forkopinda, Sekda, Pimpinan SKPD, BUMD. Rapat diawali laporan Komisi A,beserta saran- sarannya,Komisi B,C dan D. Juga kata akhir Fraksi dari enam fraksi di DPRD, sebelum memberikan persetujuan Rancangan Perda APBD 2014 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Sorotan intinya minta peningkatan kualitas pekerjaan proyek fisik tersebut, memang mendominasi saran yang diberikan Banggarn karena setidaknya terdapat tiga saran di bidang ini. "Bupati juga harus menjaga kualitas pekerjaan fisik serta membuat kontrak kerja yang jelas antara konsultan teknik dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pengguna Anggaran,"

papar Aris Isnandar, membacakan saran-saran lainnya.

(suara merdeka)

Salam pergerakan lamjutkan perjuangan sahabat dan sahabati